kwisata
Perbatasan sebuah negara, atau state’s border, dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan sebuah negara tidak hanya membelah etnisitas yang berbeda. Ia bahkan membelah etnis yang sama, karena mengalami sejarah kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang sama.
Daerah Perbatasan Negara, Sebagai Alternatif Tujuan Wisata
Misalnya, hubungan warga perbatasan Entikong-Indonesia dan Tebedu-Malaysia sangat erat, meskipun beda negara tetapi terjalin hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan di antara mereka diwujudkan dengan tradisi perayaan Gawai sebagai ungkapan syukur setelah keberhasilan masa panen. Pada perayaan Gawai masyarakat kedua batas negara saling mengunjungi.
Alangkah baiknya jika Malaysia dan Indonesia bekerjasama menjadikan perbatasannya menjadi suatu tempat obyek wisata yang dapat memberikan masukan devisa bagi kedua Negara dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.
Pembangunan daerah perbatasan Entikong, Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut.
Secara garis besar, permasalahan pembangunan wisata di daerah perbatasan mencakup:
- permasalahan kondisi geografis dan topografi wilayah;
- permasalahan yang berdimensi lokal berupa kemiskinan;
- permasalahan yang berdimensi nasional berupa kegiatan ekonomi ilegal;
- permasalahan yang berdimensi regional seperti kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, serta pergeseran garis tapal batas;
- permasalahan berdimensi ekonomi, yaitu belum berkembangnya komoditas unggulan yang sinergis dengan industri pengolahan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penyelundupan dan pemasaran yang berorientasi ke luar.
Pembangunan daerah perbatasan memerlukan kerangka penanganan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, koordinasi, serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat.
Dalam pencapaiannya, pembangunan daerah perbatasan perlu dilandasi semangat, konsistensi, serta etika/moral yang baik dari pihak penyelenggara baik dari pusat maupun di daerah kabupaten/kota, demi mengabdi kepada bangsa dan negara, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Daerah Perbatasan, Alternatif Tujuan Wisata – Kanal Wisata
